( Ngawi) -Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Karangjati, Selasa (11/11/2025), diikuti sekitar 50 peserta. Mereka berasal dari jajaran pejabat eselon III Dinas Sosial, aparatur kecamatan Karangjati dan Bringin, ASN Kementerian Sosial, operator DTSEN desa, hingga Koordinator Kabupaten SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Ngawi.
Sekretaris Dinas Sosial, Ekuina Setya Rini, S.Sos., dalam sambutannya menekankan bahwa pengelolaan data sosial harus dimulai dari level terendah, yaitu desa. Menurutnya, keakuratan dan konsistensi data menjadi faktor penentu keberhasilan setiap program bantuan sosial.
“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional harus dibangun dari bawah. Data yang valid akan memastikan setiap bantuan tepat sasaran. Kami berharap Karangjati dan Bringin mampu menjadi model dalam penerapan DTSEN yang terintegrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ekuina menegaskan bahwa tantangan dalam pengelolaan data sosial bukan hanya pada teknis input, tetapi juga pada koordinasi antarinstansi. Karena itu, kegiatan bimtek diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman dan keseragaman langkah di tingkat lapangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Ngawi, Mochamad Turnawan, yang menjadi narasumber utama, memaparkan materi bertajuk “Dinamika Perubahan DTSEN dan Evaluasi Pelaksanaan DBHCHT 2025.” Ia menyoroti pentingnya pemutakhiran data sebagai fondasi perumusan kebijakan sosial yang lebih tepat dan berkeadilan.
“DTSEN adalah basis utama dalam menentukan arah kebijakan bantuan sosial. Data yang akurat akan memperkuat upaya pemerataan kesejahteraan. Selain itu, optimalisasi dana bagi hasil cukai juga perlu terus dikawal agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, khususnya pekerja dan petani tembakau,” jelas Turnawan.
Ia menambahkan, Kecamatan Bringin dan Karangjati termasuk wilayah dengan penerimaan DBHCHT tertinggi di Kabupaten Ngawi pada tahun 2025. Hal itu seiring dengan keberadaan tiga pabrik rokok aktif di kawasan tersebut yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dari sektor tembakau.
Kegiatan yang berlangsung interaktif itu diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta aktif menyampaikan pengalaman serta kendala teknis dalam pengelolaan data di lapangan.
Melalui bimtek ini, Dinas Sosial berharap kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa semakin solid.” Dengan basis data yang valid, akurat, dan terintegrasi, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang transparan dan berkeadilan di Kabupaten Ngawi diyakini akan semakin kuat, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,”harapannya.Dinas Sosial Kabupaten Ngawi terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan data kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dinas ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa.(Rif/ rb)
