Anambas, Gurindam.id – Sejumlah relawan Bakal Pasangan Calon (Bacalon) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Ir Fachrizal- Johari, SH, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas guna mempertanyakan sejumlah kejanggalan Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat melakukan verifikasi faktual calon perseorangan, Rabu (1/7/2020).
Tim relawan Fachrizal-Johari yang berjumlah puluhan orang itu ditemui langsung Ketua KPU dan Komisioner KPU Novelino yang membidangi secara teknis Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun pada 9 Desember 2020 mendatang.
Juru bicara Tim Fachrizal-Johari atau yang sering disapa IJO singkatan dari Ical-Johari, Rodi Hartono mengatakan kedatangannya itu untuk menyampaikan temuannya terkait adanya indikasi keberpihakan PPS di sejumlah desa di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Kute Siantan.
Salah satu indikasi keperpihakan itu, adalah tidak adanya transparansi dari pihak PPS untuk memberikan akses data B1 KWK, padahal menurutnya, itu penting dalam rangka melakukan komparasi data antara PPS dan Tim LO. Selain itu, di beberapa desa, PPS terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan tim LO, sementara sesungguhnya, berdasaskan peraturan KPU, tim verifikasi faktual PPS didampingi tim LO pasangan calon.
“Jadi kami sengaja mendatangi KPU untuk mempertanyakan prilaku PPS yang terkesan berpihak kepada salah satu pasangan yang akan berlaga dalam Pilkada ini,” kata Rodi.
Temuan lainnya sebut Rodi, adanya pernyataan salah satu anggota PPS kepada pemberi dukungan bahwa adanya coretan dan paraf pada form B 1 KWK, adalah sebagai tanda bahwa pasangan calon Ical-Johari telah memberikan dukungannya kepada calon perseorangan lainnya. “Jadi ini kan pernyataan-pernyataan petugas PPS yang menyesatkan kepada pendukung Ical-Johari,” tambah Rodi.
Sementara itu, Ketua KPU Kepulauan Anambas, Jufri Budi, SE memberikan apresiasi terhadap kedatangan tim relawan Ical-Johari ke kantor KPU Anambas. Budi mengatakan, informasi apapun terkait dengan prilaku petugas PPS, sebaiknya disampaikan langsung kepada komisioner KPU, sehingga pihaknya dapat segera melakukan evaluasi.
“Terus terang, kami sangat berterima kasih dengan informasi-informasi seperti ini, karena kalo tidak, kami pasti tidak tahu kejadian-kejadian di lapangan,” ujar Budi.
Ia pun berjanji akan segera melakukan monitoring ke lapangan untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya. “Segera kami akan ke lapangan. Dan jika memang betul, apa yang disampaikan hari ini, maka kami akan memberikan sanksi tegas kepada petugas PPS yang bersangkutan,” tegasnya.
Budi mengatakan pihaknya terbuka dengan masukan-masukan masyarakat terkait Pilkada tahun ini. Ia berharap, dengan masukan semua pihak, Pilkada dapat berjalan secara lancar, sukses, jujur dan adil serta barometer partisipasi pemilih yang tinggi.
Ketua Tim Teknis Pilkada, Novelino, ST mengatakan pihaknya telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap seluruh anggota PPS terkait dengan tata cara verifikasi faktual. Namun demikian, pemberian Bimtek tersebut tidak memberikan jaminan petugas PPS sudah menguasai seluruhnya. Sebab, keterbatasan waktu dalam pemberian materi.
“Kita juga maklum, tidak semua anggota PPS memiliki pemahaman dan kemampuan daya serap yang sama. Karena itu, temuan-temuan ini, akan kami sampaikan langsung kepada yang bersangkutan,” kata Novelino. (sel)
