Jakarta, Gurindam.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR bersuara lantang meminta Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang diusulkan DPR, dibatalkan. Sikap ini agak berbeda saat PKS memberikan pandangan fraksi dalam rapat Baleg DPR soal RUU HIP.
Saat ini, tuntutan agar RUU HIP dicabut dari prolegnas kian kencang. PKS termasuk motor penolakan RUU ini di DPR.
“Fraksi PKS tetap meminta batalkan RUU HIP sesuai aspirasi rakyat. Kalau RUU ini tetap jalan dengan alasan apapun apakah mengubah nama atau mengubah isi sekalipun ini menambah panjang polemik,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2020).
“Kita hormati sikap partai lain yang menawarkan nama dan subtansi yang berbeda. Tapi lebih elok sebagai bentuk akuntabilitas publik, karena DPR ini adalah wakil rakyat, kalau rakyatnya sudah menolak keras dan meminta dihentikan pembahasan sebaiknya dihentikan saja. Kenapa harus ngotot? Ini semata untuk menjaga marwah DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat,” ujarnya merujuk pada PDIP yang mengusulkan RUU HIP diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
Jazuli mengungkap penolakan ini juga disampaikan secara jelas dan tegas oleh ormas seperti NU, Muhammadiyah, MUI, hingga purnawirawan TNI Polri. Dia menyatakan sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya ikut bersama rakyat menolak RUU tersebut.
Pada rapat itu, pandangan Fraksi PKS DPR disampaikan oleh anggotanya, Bukhori Yusuf. Dalam pernyataannya, dua kali Bukhori menyatakan Fraksi PKS tidak keberatan dengan RUU HIP. (*)Sikap PKS kini berbeda dengan pandangan fraksi yang disampaikan dalam rapat pleno Baleg pengambilan keputusan RUU HIP yang digelar DPR pada 22 April lalu. Dari dokumen Baleg terungkap PKS tidak keberatan dengan adanya RUU ini, meski memang memberi sejumlah catatan.
(Sumber: Detik.com)
